MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL

Sarasehan sepuluh tahun Produksi Obat ARV di Indonesia dilaksanakan bersamaan dengan hari Pahlawan. Sarasehan dihadiri oleh Dr Achmad Sujudi (mantan Menkes), Drs Gunawan Pranoto (mantan PT Dirut Kimia Farma) dan Drs Sampoerno (mantan Kepala Badan POM). Sejarah kebutuhan dan pengadaan obat ARV di Indonesia dipaparkan oleh Prof. Samsuridjal Djauzi. Sejak tahun 2002, Pokdisus AIDS FKUI telah memulai terapi ARV atas izin Badan POM. Obat yang digunakan adalah obat generik yang berasal dari India. Semula kebutuhannya hanya sekitar 100 namun secara tajam meningkat karena harga obat paten mencapai 1000 dolar sebulan sedangkan obat generik hanya 30 dolar sebulan. Karena kebutuhan meningkat, Pokdisus tidak mampu mendanai pengadaan obat sehingga meminta PT Indo Farma, Tbk. untuk melakukan pengadaan. Saat itu pemerintah Indonesia dan Thailand mempunyai perjanjian kerjasama dalam bidang HIV termasuk obat ARV, sehingga kemudian obat yang digunakan adalah obat generik buatan Thailand.

Pada tahun 2004, PT Kimia Farma memproduksi obat ARV, pemerintah mendukung dengan mengeluarkan putusan presiden Megawati tentang lisensi wajib (compulsory lisencing). Ditinjau dari segi ekonomi, sebenarnya pengadaan obat ARV waktu itu belum waktunya karena penggunanya hanya sekitar 300 orang. Namun sebagai perusahaan farmasi nasional, PT Kimia Farma merasa berkewajiban untuk memproduksi obat ARV nasional. Sudah tentu untuk sampai di pasar, maka obat ARV ini harus mendapat izin edar Badan POM. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk memberi subsidi penuh pada pelayanan obat ARV sehingga mereka yang memerlukan dapat memintanya dengan cuma-cuma. Dewasa ini data Kemeterian Kesehatan memperlihatkan jumlah pengguna ARV telah mencapai hampir 50.000 orang.

Obat ARV sejak tahun 2008 telah diproduksi di pabrik baru Kimia Farma di Pulo Gadung. Baik Dr Achmad Sujudi, Drs Gunawan Pranoto maupun Drs Sampoerno dalam kesan dan kenangannya mengutarakan agar kita mengutamakan kepentingan nasional dalam berbagai bidang termasuk program kesehatan. Jika kepentingan nasional ini sama-sama dihayati maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan kilas balik produksi obat ARV adalah salah satu contohnya. Dalam diskusi, banyak peserta yang mendukung agar dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat kepentingan nasional diutamakan.

Sebagai warga dunia, Indonesia perlu mengikuti dan mengetahui berbagai pertaruran dan standar nasional dan internasional, namun kepatuhan hendaknya disertai kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional. Kita patut mencontoh Cina dan India yang menjadi pemain penting dunia namun secara nyata menunjukkan sikap mereka yang mengutamakan kepentingan nasional mereka.

Dalam produksi obat sebenarnya banyak pihak yang terlibat, tidak hanya perusahaan farmasi, tapi juga Badan POM, kementerian Kesehatan, Kementerian perdagangan bahkan juga Kementerian Hukum dan HAM. Perlu pemahaman bersama serta pembentukan jaringan dalam mendukung kepentingan nasional ini. Harapan peserta maupun masyarakat dari sarasehan ini hendaknya perjuangan mengadakan obat ARV di Indonesia dijadikan modal untuk mengembangkan produksi obat nasional di negeri kita.

(Samsuridjal)

SARASEHAN 10 TAHUN OBAT ARV DI INDONESIA

Pengobatan ARV kombinasi untuk infeksi HIV dinyatakan bermanfaat sejak tahun 1996. Namun obat ARV yang amat dibutuhkan oleh negara yang sedang berkembang harganya amat mahal ( USD 1000 / bulan ). Dengan demikian, terjadi ketimpangan : 90% Orang dengan HIV/AIDS (Odha) ada di negara yang sedang berkembang namun yang dapat menikmati obat ARV hanya Odha di Negara maju. Menyadari ketimpangan ini, aktivis pengendalian HIV di negara-negara yang sedang berkembang tergerak untuk memperjuangkan agar semua Odha dapat mengakses obat ARV. Oleh karena itu pada pertemuan WTO di Doha tahun 2001 dicapai kesepakatan bahwa obat yang amat diperlukan oleh masyarakat dapat dibatalkan patennya dan diproduksi secara murah untuk kepentingan masyarakat ( compulsory lisencing ).

Pada tahun 2003, Pokdisus AIDS FKUI mengadakan pertemuan Round-Table Regional ASEAN untuk membahas akses obat ARV untuk Odha di ASEAN. Disepakati untuk berjuang bersama serta saling mendukung agar Odha di ASEAN dapat mengakses obat ARV secara mudah dan murah. Pemerintah Indonesia menyadari perlunya penyediaan obat ARV yang terjangkau untuk Odha di Indonesia.

Pada tahun 2004, dikeluarkan keputusan pemerintah mengenai Compulsory Lisencing obat ARV yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Dengan berbagai kesulitan yang dihadapi, PT. Kimia Farma berhasil memproduksi obat ARV di Indonesia yang diluncurkan pada 8 Desember 2004. Pada waktu itu jumlah pengguna obat ARV di Indonesia baru sekitar 300 orang, sehingga produksi obat ARV ini lebih mempertimbangkan aspek social dari pada ekonomi.

Pada tahun 2005, pemerintah menyediakan obat ARV bersubsidi penuh ( cuma-cuma ) untuk Odha di Indonesia. Penggunaan obat ARV sejak dimulainya program ini meningkat tajam dan sampai pertengahan tahun 2014 yang menggunakan obat ARV mencapai jumlah sekitar 50.000-an orang.

Setelah 10 tahun obat ARV diproduksi di Indonesia, kebutuhan obat ARV masih meningkat karena estimasi jumlah Odha di Indonesia mencapai 600.000 orang. Pengobatan ARV tidak hanya bermanfaat bagi yang menggunakan obat ARV tetapi juga dapat menurunkan resiko penularan secara nyata. WHO menganjurkan penggunaan ARV secara dini dan semua Odha dapat mengakses obat ARV tersebut. Mengingat kebutuhan obat ARV yang tinggi di Indonesia maka semua pihak perlu mendukung agar ketersediaan dan distribusi obat ARV terjamin baik agar dapat digunakan untuk menolong Odha dan sekaligus mencegah penularan. Pada umumnya disadari bahwa biaya yang dikeluarkan untuk obat ARV merupakan investasi yang amat berharga baik dari segi ekonomi, apalagi dari segi kemanusiaan.

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperlihatkan, angka kematian terkait infeksi HIV di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 42%, namun pada tahun 2013 telah menurun tajam menjadi di bawah 5%. Untuk mendukung penyediaan obat ARV yang berkesinambungan, masyarakat perlu memahami manfaat obat ARV serta sejarah perjuangan penyediaan obat ARV di Indonesia.

Sehubungan dengan itu Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia (PDPAI) bersama Pokdisus AIDS FKUI (POKDI) atau sekarang dikenal dengan Unit Pelayanan Terpadu HIV RSCM merencanakan akan mengadakan Sarasehan 10 Tahun Obat ARV di Indonesia. Pada sarasehan ini diharapkan kehadiran para tokoh yang telah memperjuangkan produksi ARV Nasional pada waktu itu, diantaranya : Menteri Kesehatan, dr. Achmad Sujudi, SpB., Dirjen POM, Drs. H. Sampurno MBA. serta Direktur Utama PT. Kimia Farma Tbk. Drs. Gunawan Pranoto.

 

Acara akan dilaksanakan pada :   

Hari/Tanggal    : Senin, 10 November 2014

Tempat            : Ruang Pertemuan Gedung Kencana Lantai 5

RSCM Kencana Jl. Diponegoro no. 71

Jakarta Pusat

Waktu              : 08.30 – 12.00 WIB

 

Susunan Acara :

08.30 – 09.00   Pendaftaran

09.00 – 09.30   Kilas Balik Kebutuhan Obat ARV di Indonesia

( Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD., KAI. )

09.30 – 10.00   Produksi Obat ARV di Indonesia Sekarang & Masa Depan

( Direktur Utama PT. Kimia Farma Tbk. )

10.00-11.00     Kesan dan kenangan pengadaan obat ARV di Indonesia :

  1. dr. Achmad Sujudi, SpB.
  2. Drs. H. Sampurno MBA.
  3. Drs. Gunawan Pranoto

11.00-12.00     Diskusi

12.00-selesai   Makan siang

Besar harapan kami, media yang Bapak / Ibu pimpin dapat hadir untuk meliput kegiatan tersebut.

Atas perhatian yang telah Bapak / Ibu berikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia

Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD., KAI.

Ketua